Posmetro.co.id – JAKARTA Kenaikan harga beras dan kelangkaan stok di pasaran menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Eliza Mardian, seorang ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, mengungkapkan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh program bantuan sosial (bansos) pangan yang intensif dilaksanakan selama tahun politik oleh pemerintahan Jokowi.
Menurut Eliza, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog saat ini hanya sekitar 1,2 juta ton, jumlah yang tidak memadai untuk mengintervensi kenaikan harga di pasar.
“Karena pemerintah mengguyur bansos, akibatnya stok CBP di Bulog saat ini hanya sekitar 1,2 juta, tidak cukup kuat mengintervensi kenaikan harga di pasar,” jelas Eliza, pada Selasa (13/2/2024).
Lebih lanjut, Eliza menambahkan bahwa kondisi ini diperparah oleh penggunaan beras sebagai alat kampanye dalam musim pemilu serentak 2024, yang mencakup pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan umum legislatif (Pileg) di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia.
Di sisi lain, Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), menyoroti bahwa kenaikan harga beras saat ini merupakan yang tertinggi selama pemerintahan Jokowi. Harga beras medium mencapai Rp 13.500 per kilogram, sedangkan beras premium sudah menyentuh angka Rp 18.500 per kilogram.
Kondisi ini diperburuk oleh ketidakakuratan data pemerintah atas pasokan beras untuk kegiatan bantuan sosial (bansos) pangan dan konsumsi masyarakat secara umum, serta ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi dampak El-Nino yang mempengaruhi produksi padi dalam negeri.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa kelangkaan beras di retail modern tidak berkaitan dengan penyaluran bansos pangan.
“Tidak ada (kaitannya bansos),” ujarnya. Arief menyebut, kelangkaan beras di pasar saat ini lebih disebabkan oleh dampak El Nino yang berpengaruh terhadap produksi padi dalam negeri.
Pemerintah telah mengambil langkah dengan menghentikan sementara distribusi bansos pangan beras kemasan 10 kilogram mulai 8 hingga 14 Februari 2024, sebagai bentuk penghargaan terhadap perayaan Pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Instruksi ini dikeluarkan langsung oleh Presiden Jokowi untuk memastikan tidak ada anggapan politisasi bantuan pangan selama musim pemilu.
