Indramayu,Posmetro.co.id – Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2024 dan Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di beberapa Gapoktan di Kabupaten Indramayu.
Salah satu contohnya adalah mangkraknya pembangunan LPM yang dilengkapi dengan Rice Milling Unit (RMU) di bawah pengelolaan Gapoktan Wideng Jaya di Desa Pemayahan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu. Ketua Gapoktan tersebut, Bapak Jalal, menyampaikan bahwa ia sudah berulang kali mencoba menghubungi pihak terkait, termasuk Kepala Seksi Pertanian, Pak Herry, dan bahkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Indramayu, namun sulit menemui Pejabat yang ditunjuk, Bapak H. Sugeng.
“Saya sering menghubungi Pak Herry bahkan mencoba menemui Bapak H. Sugeng, tapi sulit ditemui. Kabarnya, sistem sedang tidak berjalan. Kami, sebagai kelompok tani, hanya ingin berdiskusi, apalagi sekarang sudah bulan November dan tahun anggaran akan habis pada Desember 2024. Jika anggaran tidak terserap, dana akan dikembalikan ke negara. Dana untuk kami baru cair pada bulan Juli 2024, dan pengerjaan proyek dimulai Agustus. Namun, sampai sekarang, setelah 90 hari kalender, proyek ini belum selesai,” ungkap Pak Jalal (05/11/2024).
Pak Jalal bahkan mengaku harus membeli bahan seperti besi dari uang pribadinya agar pembangunan bisa tetap berjalan. “Ini adalah program LPM dan RMU yang difasilitasi oleh aspirasi dari Fraksi PKS melalui Ibu Nenti Prasetiyani, anggota Komisi IX DPR RI, dengan tujuan membantu 11 Gapoktan di wilayah ini. Tapi tahun ini, program ini terkesan kurang transparan dari Pj. Kadis H. Sugeng, Kabid Pak Imam Mahdi, dan Kasi Pak Herry. Sebelumnya, saat dipimpin Plt. Kadis Muhammad Iqbal, semua berjalan baik,” lanjutnya.
Menurut Pak Jalal, dana yang dialokasikan untuk pembangunan fisik LPM adalah sebesar Rp400 juta, dengan termin pertama sebesar 25% atau Rp100 juta yang cair pada Juli. Namun, hingga November, belum ada pencairan untuk termin kedua (45%) dan ketiga (30%). Gapoktan juga mengeluhkan kurangnya informasi terkait perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia (e-catalog) untuk pengadaan RMU dan Bed Dryer. Informasi dari beberapa Gapoktan lain di Kecamatan Kroya menyebutkan bahwa program ini memiliki anggaran total Rp1,150 miliar yang bersumber dari DAK 2024.
Pak Jalal dan rekan-rekannya telah berupaya mengonfirmasi hal ini melalui telepon dan pesan, namun tidak ada respons. Ketika mengunjungi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Pak Herry selaku Kepala Seksi tidak ada di tempat, sementara Pak Imam Mahdi, Kabid Ketahanan Pangan, tidak memberikan penjelasan yang detail dan terkesan menutup-nutupi.
Sebagai salah satu lumbung padi nasional, Indramayu diharapkan dapat memanfaatkan program ini untuk mendorong ketahanan pangan nasional. Pembangunan LPM yang dilengkapi dengan fasilitas RMU dan Bed Dryer ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan pengelolaan lumbung yang profesional sehingga menjadi unit usaha yang bermanfaat bagi masyarakat tani di Indramayu dan sekitarnya.
