Parliamentary Threshold Dicabut MK, Berlaku di Pemilu 2029

- Wartawan

Jumat, 1 Maret 2024 - 09:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Posmetro.co.id – JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan perubahan besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) suara sah nasional.

Dalam sidang yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis (29/2/2024), MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Perludem menggugat penerapan ambang batas 4 persen, menganggap bahwa ketentuan tersebut dapat menghilangkan suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.

Baca Juga :  Membanggakan, Sahara Putri Ayu Pemudi Asal Indramayu Jadi Pembicara di WWF Bali

MK dalam putusannya menilai bahwa ambang batas empat persen yang diatur dalam UU Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Ketua MK, Suhartoyo, membacakan amar putusan yang menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 serta pemilu berikutnya, selama telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa perubahan ambang batas parlemen perlu memperhatikan lima poin prasyarat. Pertama, desain perubahan harus digunakan secara berkelanjutan.

Baca Juga :  Terkait Hak Angket, Mahfud Md Bilang Begini

Kedua, perubahan tersebut harus menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan harus dilakukan untuk mewujudkan penyederhanaan partai politik. Keempat, perubahan tersebut harus selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Terakhir, perubahan harus melibatkan semua kalangan yang peduli terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan menerapkan sistem partisipasi publik yang bermakna.

Berita Terkait

Kemenpan RB Berikan Penghargaan pada Pemkab Indramayu Atas Tata Kelola SPBE
Membanggakan, Sahara Putri Ayu Pemudi Asal Indramayu Jadi Pembicara di WWF Bali
Sri Mulyani Tidak Ada, Ini Empat Kandidat Pengganti Menkeu di Kabinet Prabowo versi Bloomberg
Jokowi Resmi Berikan Prabowo Pangkat Jenderal Kehormatan Purnawirawan
Prabowo Dapat Pangkat Jenderal Kehormatan, TNI: Belum Pernah Dipecat
Terkait Hak Angket, Mahfud Md Bilang Begini
Ketahui Bedanya Quick Count, Real Count, dan Exit Poll
Inilah Link Hasil Quick Count Pemilu 2024
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 27 Mei 2024 - 23:17 WIB

Kemenpan RB Berikan Penghargaan pada Pemkab Indramayu Atas Tata Kelola SPBE

Kamis, 23 Mei 2024 - 17:40 WIB

Membanggakan, Sahara Putri Ayu Pemudi Asal Indramayu Jadi Pembicara di WWF Bali

Jumat, 1 Maret 2024 - 09:12 WIB

Parliamentary Threshold Dicabut MK, Berlaku di Pemilu 2029

Kamis, 29 Februari 2024 - 10:07 WIB

Sri Mulyani Tidak Ada, Ini Empat Kandidat Pengganti Menkeu di Kabinet Prabowo versi Bloomberg

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:07 WIB

Jokowi Resmi Berikan Prabowo Pangkat Jenderal Kehormatan Purnawirawan

Berita Terbaru